Marissa Haque & Ikang Fawzi: Kejahatan Cyber Crime Diduga By Design Timses Airin Rachmi Diany/Ratu Atut Chosiyah kepada Keluarga Kami

Apa korelasinya judul si wartawan JPNN dengan kooptasi nama saya ya? Jahat sekali yang diduga timses Ratu Atut Chosiyah & Airin Rachmi Diany itu...

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/12/12/79383/Baru-Sebulan,-Marissa-Haque-Diberhentikan-

NUSANTARA - SUMUT

Minggu, 12 Desember 2010 , 10:51:00, Baru Sebulan, Marissa Haque Diberhentikan

TAPTENG -- Marissa Haque Pasaribu yang dilantik 8 Nopember 2010 sebagai anggota DPRD Tapteng Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) menggantikan Alm H Petrus Cuaca, sudah langsung diberhentikan sebagai kader oleh partainya. Sehingga pemberhentian tersebut secara otomatis juga melenyapkan hak Marissa sebagai anggota DPRD Tapteng dari PKPB.

Hal ini sesuai dengan SK DPD PKPB Tapteng Nomor: SKEP-02/DPD-PKPB/TT/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 Tentang Pemberhentian Marissa Haque Pasaribu sebagai anggota PKPB Tapteng dan penetapan Hamdan Simbolon SH sebagai PAW anggota DPRD PKPB Tapteng periode 2010-2015 yang dikuatkan dengan SK DPD PKPB Sumut Nomor : SKEP-37/DPD-PKPB/SU/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua DPD PKPB Sumut, Drs H Razman Arif MA dan Sekretarisnya Andri Agam SH.

Demikian disampaikan oleh Pjs Ketua DPD PKPB Tapteng, Paradong Martin Nababan didampingi Koordinator Dapil VIII PKPB Sumut, Hamdan Simbolon SH kepada Metro Tapanuli di Sibolga, kemarin.

Menurut Pjs Ketua DPD PKPB Tapteng, Paradong M Nababan, pemberhentian sebagai kader yang dilakukan oleh PKPB kepada Marissa Haque Pasaribu adalah disebabkan karena Marissa Haque dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai.

"Ada dua alasan kuat kenapa kita terpaksa memberhentikan Marissa Haque Pasaribu sebagai kader PKPB Tapteng, yang tentunya juga secara otomatis menghilangkan haknya sebagai anggota DPRD Tapteng dari PKPB. Alasan pertama adalah disebabkan karena Marissa Haque Pasaribu sebagai kader PKPB telah terbukti melanggar AD/ART PKPB dan Peraturan PKPB Nomor : PP-04/DPP-PKPB/II/2007 Tentang Tata Cara PAW. Di mana, Marissa Haque Pasaribu dinilai terbukti melakukan pengajuan dirinya sendiri ke KPU Tapteng sebagai PAW menggantikan Alm H Petrus Cuaca tanpa adanya persetujuan dan SK dari DPP PKPB tentang PAW tersebut.

Alasan yang kedua, dikarenakan Marissa Haque Pasaribu tidak mau melakukan koordinasi dan bahkan tidak mengakui Pjs Ketua DPD PKPB Tapteng yang telah ditetapkan oleh DPD PKPB Sumut dengan nomor : SKEP-34/DPD-PKPB/SU/XI/2010 Tentang Penetapan Paradong Martin Nababan sebagai Pjs Ketua dan Novi Sanra Siregar sebagai Pjs Sekretaris DPD PKPB Tapteng sehingga telah melanggar Peraturan Partai PKPB No: PP-02/DPP-PKPB/II/2007 Tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi. Sebagai ketua partai, kita harus menjunjung tinggi AD/ART Partai dan melaksanakan Peraturan Partai secara tegas," jelasnya.

Saat ditanya Metro Tapanuli tentang kepastian tanggal pelantikan Hamdan Simbolon SH sebagai anggota DPRD Tapteng menggantikan Marissa Haque Pasaribu, Paradong menyatakan akan menyerahkan hal tersebut kepada KPU dan DPRD Tapteng.

Sementara Marissa Haque Pasaribu yang coba dikonfirmasi METRO tanggapannya terkait pemberhentian tersebut, tidak berhasil. Saat Metro Tapanuli mencoba menemui anggota DPRD Tapteng termuda ini di Kantor DPRD Tapteng, tidak berhasil ditemui. Menurut beberapa staf di kantor tersebut, Marissa sudah pulang dari DPRD Tapteng. Ketika beberapa kali coba dikonfirmasi METRO melalui ponselnya, tidak diangkat walaupun sudah di SMS. (ahu)

Related News:
Pertamina Diminta Hengkang dari Bitung

Gali Kubur Malah Dapat Bom

Tabung Gas Meledak, Tiga Tewas

Mantan Bupati Simalungun Diperiksa Kejati

Kejati Banten Sorot Fee DPRD Banten

Kejagung Diminta Ungkap Korupsi di Berau

Harus Ada yang Berkelanjutan Mendiseminasi Kecurangan Pemilukada Tangsel 2010 Melalui IT & ICT: Marissa Haque

Menyaksikan Politik Konstitusi Rapuh tidak Islami di Tangsel 2010

Jumat 19 November 2010
Menyaksikan Pemilukada Tangsel Kental dengan Pelanggaran dan Kecurangan

TANGSEL - Koordinator Lembaga Kajian dan Analisa Daerah Terpadu, Ade Yunus, memprediksi kalau pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan akan berujung seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Proses pemilihan akan diulang karena indikasi pelanggaran maupun kecurangan sangat kentara. "Berbagai pelanggaran tersebut memiliki persamaan dengan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Pandeglang. Mahkamah Konsitusi menyatakan pilkada di daerah tersebut harus diulang secara keseluruhan," tutur Ade, Kamis (18/11).

Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta itu mengatakan, indikasi pelanggaran maupun kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan di Tangerang Selatan Sabtu lalu dilakukan secara terstruktur, sistemik dan massif.

Berdasarkan data yang dihimpun LKADT, berbagai kecurangan tersebut diantaranya berupa penggelembungan suara, pengerahan birokrasi, dan politik uang. Indikasi penggelembungan suara dilakukan lewat perumusan daftar pemilih tetap. "Surat undangan memilih palsu dibuat agar pemilih palsu hadir di TPS," jelas Ade. Sedang tim pemenangan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, pasangan yang Rabu malam lalu ditetapkan sebagai pemenang, Ade menuding, melibatkan birokrasi dalam program kerjanya. "Tiga hal ini (mark up jumlah suara, pengerahan birokrasi dan politik uang) menjadi kekuatan kubu pasangan Arsyid-Andre Taulany untuk memenangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," katanya. (ti/isan)

Sumber: http://www.bantenpost.com/berita.php?berita=BU/BNTP/11/10/1316

IT & ICT dalam Dimensi Politik untuk Tangsel 2010: Ikang Fawzi & Marissa Haque

IT Governance and The Political Dimension

The Emergence of IT Governance

The need for strong IT governance has been recognized since the advent of IT itself. Methods and frameworks to support this have existed for decades, albeit never really attracting global following or mass media interest. This situation however changed in the late 1990's and the early years of the twentyfirst century.

 

Much of the change occured as a result of the natural maturing of the information technology sector itself. Much of it, however was driven by legislation stemming from political situations and decisions

The Political and Legislative Drivers

Often, legislation is passed as a result of public fear or corproate incident. This tendency also applies to the IT sector.

 
The earliest legislative involvement probably pertains to personal data, a reacrion fo public concern relating to the use of or disclose of private personal information. This is particularly the case in europe and the UK (the 'Data Protection Act 1998'). However, legal requirements gradually embraced other areas, perhaps less obvious to the layman.
 

However, the biggest development of all came in the United States, and resulted from a series of financial scandals, most notably Enron and WorldCom. This was of course the Sarbanes-Oxley Act. This was not specifically directed at IT, but the implications for IT were immense. The landscape had changed, as the need for controls and clarity became a legal requirement. Frameworks and methods to support this were now in vogue, indefinitely.

What Are The IT Governance Frameworks?

Over the years, a number of frameworks have emerged, each with their own strengths and weaknesses, but also, each with their own focus and purpose. Hardly suprisingly perhaps, many revolve around ISO standards (or are documented by ISO standards),but not all of them.

The major frameworks are currently:

• ISO 20000 - focusing upon IT service management
• ITIL - a lower level framework again for ITSM
• ISO 17799 / ISO 27001 - focusing upon information
• Six Sigma - focusing upon operational performance and defect identification
• COBIT - framework for information IT management risks
• Balanced Scorecard - a framework for measuring a company's activities in terms of its vision and strategies
• Prince2 - a project management method

Each of these frameworks is investigated in this section of PoliticalInformation. The history of each is summarized, along with our assessment of thier likely long term future.

Quick Links:
ITIL
ISO 17799
Note: Still being populated (one link per framework, in advance of our forthcoming dedicated links page)

IT Governance and COBIT: dalam Marissa Haque & Ikang Fawzi

Cerita IT & ICT bersama Pak Verus dari LP3I

COBIT History

CobIT is a mature framework, first released in 1996 by the Information Systems Audit and Control Association (ISACA).

It has evolved since then, with a second edition appearing in 1998, a third in 2000, and most recently a fourth edition. The main published of CobIT also changed, and is now ITGI (the IT Governance Institute).

What is CobIT?
CobIT is a framework for information IT management risks, or more formally, a "framework and supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks" (ref: ISACA).

It comprises six documents: (1) Management Guidelines; (2) Implementation ToolSet; (3) Executive Summary; (4) Framework; (5) Control Objectives; (6)  Audit Guidelines.

CobIT's Future
Although it has existed for a long time, CobIT's global presense has not expanded as quickly as many might expect, especially as it is fundamentally a free publication. Possibly, this may be related to ISACA's approach to market forces and third parties.

It is undeniable, however, that the Sarbanes-Oxley Act has given the framework a substantial lift in popularity, as it is the favored approach by many auditors. Whether this growth is sustained remains to be seen.
.
Sumber: http://itgovernance.politicalinformation.com/cob.htm